JAWA TIMUR – Memperingati Hari Bumi dan Hari Kartini, Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur kembali menggelar ruang berbagi cerita melalui Webinar SWARGA (Suara Warga, Solusi Bersama) Seri #2 pada Selasa, 14 April 2026. Mengusung tema “Simfoni Akar Rumput: Kepemimpinan Perempuan sebagai Penjaga Nafas Ekologi”, webinar ini menjadi panggung bagi 9 narasumber perempuan dari desa-desa di Kabupaten Gresik dan Lumajang untuk menyuarakan peran krusial mereka dalam pelestarian lingkungan.
Dibuka oleh Roki Arnoldus Nggili selaku host, acara diawali dengan filosofi “Ruang Rasa”. Direktur Eksekutif KPS2K, Iva Hasanah, menekankan bahwa perjuangan Kartini masa kini tidak lepas dari kegelisahan terhadap eksploitasi alam yang berdampak langsung pada kemiskinan perempuan dan sulitnya akses pangan bergizi.
“Gerakan perempuan harus sejalan dengan gerakan penyelamatan lingkungan. Misi kita adalah membumikan ajaran Ekofeminisme di tingkat akar rumput,” tegas Iva dalam sambutannya.
Tiga Pilar Perjuangan yang disampaikan dalam Webinar ini adalah Ekonomi, Ekologi, dan Kepemimpinan Perempuan. Sesi Webinar dibagi menjadi 3 panel dengan narasumber dari Sekolah Perempuan Gresik dan Lumajang.
Panel pertama memaparkan bagaimana perempuan akar rumput mentransformasi ekonomi melalui etika kepedulian lingkungan, mulai dari inisiatif Toko Refill Fitriah untuk mengurangi sampah saset, sistem bank sampah “jemput bola” Satumi di Mondoluku, hingga perjuangan Misdiana menghadapi gagal panen akibat krisis iklim di Wonorejo. Melalui Sekolah Perempuan, para narasumber menunjukkan bahwa ekonomi hijau bukan sekadar teknologi, melainkan keberanian mengambil keputusan mandiri untuk beralih ke konsumsi berkelanjutan dan pertanian organik demi ketahanan pangan keluarga. Meski menghadapi tantangan berupa anomali cuaca yang memicu tekanan ekonomi hingga risiko kekerasan dalam rumah tangga, para perempuan ini terus bergerak mengonsolidasikan kekuatan melalui koperasi dan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai solusi konkret atas ketergantungan produk kimia yang mahal.
Diskusi pada panel kedua menegaskan p
eran perempuan sebagai subjek pembangunan yang berdaulat dalam melindungi sumber daya air dari eksploitasi dan dampak perubahan iklim. Keberhasilan advokasi Siti Nur Muyasaroh dalam mengatur jadwal pemanfaatan air di desa, penggunaan aplikasi Avenza Map oleh Indrawati untuk memetakan penyusutan mata air di lereng Semeru, serta pemanfaatan seni gamelan oleh Suwarni sebagai dukungan psikososial, menjadi bukti nyata kepemimpinan transformatif perempuan. Krisis air dipandang secara kritis bukan hanya sebagai masalah teknis, melainkan isu kesehatan reproduksi dan beban fisik bagi perempuan, sehingga pendokumentasian data spasial ini menjadi instrumen penting untuk mendesak kebijakan pemerintah yang lebih sensitif terhadap keadilan ekologis dan perlindungan kelompok marginal.
Panel terakhir membongkar akar patriarki dalam kebijakan desa dan menuntut keadilan bagi buruh perempuan melalui kepemimpinan perempuan. Lilik Indrawati menyoroti pentingnya pendidikan kritis untuk mendobrak marginalisasi perempuan dalam Musrenbang, sementara Kiki Indriani menyampaikan kritik tajam terhadap ketimpangan upah buruh tani dan dominasi laki-laki dalam modernisasi alat pertanian. Sebagai penutup, Jum’ati dari mewakili perempuan muda menekankan pentingnya menjaga warisan herbal Nusantara sebagai strategi adaptasi iklim dan kemandirian kesehatan. Secara kolektif, panel ini menyerukan agar pemerintah desa memberikan pengakuan dan dukungan anggaran yang adil, baik melalui kebijakan upah yang setara maupun penyediaan ruang bagi inisiatif ekonomi hijau yang dikelola oleh perempuan, guna memastikan pembangunan yang benar-benar inklusif.
Menanggapi cerita-cerita tersebut, Nabila dari WALHI Jatim dan Ririn Hayudiani Direktur LPSDM Lombok sepakat bahwa perempuan adalah pihak pertama yang bergerak menjaga keberlangsungan hidup saat krisis ekologis terjadi. Nabila menekankan bahwa kerja domestik perempuan seperti menjaga pangan dan air adalah bentuk nyata ketahanan ekologis. Ririn menambahkan bahwa apa yang dilakukan anggota Sekolah Perempuan adalah bentuk Kepemimpinan Transformatif yang responsif terhadap perubahan iklim.
Iva Hasanah menutup sesi dengan pengingat penting mengenai risiko “Feminisasi Persampahan”. Beliau mewanti-wanti agar program lingkungan tidak justru memperberat beban ganda perempuan, melainkan harus meningkatkan kontrol dan posisi tawar perempuan dalam pengambilan kebijakan di desa.
Webinar ini diakhiri dengan komitmen kuat dari para perempuan untuk terus mengasah kesadaran kritis melalui Sekolah Perempuan.
Penulis: Sinta Ristu Handayani (Koordinator Program GEDSI Watch INKLUSI).
