PANGKAJENE KEPULAUAN, 2 April 2026 – Institut KAPAL Perempuan bersama mitra KPS2K Jawa Timur dan YKPM Sulawesi Selatan, didukung oleh Program INKLUSI-DFAT, menggelar diskusi terbatas bertajuk “Sharing Pembelajaran CSO dan Pemerintah Kabupaten Dalam Mengintegrasikan GEDSI Pada RPJMD Tahun 2025-2029”. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan gender dan inklusif.
Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) menunjukkan komitmen kuat dalam mengarusutamakan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) ke dalam dokumen perencanaan lima tahunan mereka.
Dalam sesi berbagi pengalaman, Mulyadi, Direktur YKPM, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah mengukuhkan komitmen kolaborasi yang telah dilakukan dengan Pemkab Pangkep dalam mengawal pembangunan inklusif. Hal ini diperkuat oleh perwakilan Pemkab Pangkep, A. Rizal, yang memaparkan keberhasilan advokasi RPJMD yang dilakukan bersama YKPM sebagai bukti nyata sinergi di lapangan.
Melanjutkan diskusi tersebut, Iva Hasanah selaku Direktur KPS2K Jawa Timur dalam sesi sharing-nya mengajak agar para birokrat dalam hal ini para perencana dapat berinovasi dalam perencanaan pembangunan melalui strategi pengembangan metode strategi penguatan data.
”Inovasi ini diharapkan mampu memperkecil kekosongan data atau keterbatasan data yang selama ini dihadapi oleh perencana daerah, terutama ketika mengakomodir pemenuhan kelompok rentan dan marjinal. Hal ini dijawab melalui penyusunan Indeks GEDSI yang dapat pula digunakan sebagai indikator pengukuran pencapaian pembangunan inklusi,” tegas Iva.
Saat ini, Kabupaten Gresik telah berhasil mendorong masuknya Indeks GEDSI ke dalam dokumen RPJMD dan melakukan uji coba penghitungan di tingkat kabupaten. Sementara itu, Kabupaten Pangkep sukses melakukan sinkronisasi indikator gender dan inklusi sosial dari RPJMD ke dalam dokumen Renstra OPD.
Sebagai pamungkas, DR. Rian Pramanda Suwanda dari Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Gresik menekankan bahwa instrumen ini hadir untuk menjawab tantangan teknokratis yang ada:
”Indeks GEDSI lahir menjawab masalah yang dihadapi. Indeks yang ada saat ini masih mengukur secara terpisah, namun Indeks GEDSI memastikan kelompok yang tereksklusi hadir dan menjadi bagian dalam pembangunan, untuk menjawab tidak ada satupun kelompok yang tertinggal atau tidak mendapatkan manfaat pembangunan.”
Integrasi GEDSI merupakan kebutuhan strategis untuk mengisi kesenjangan data. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kolektif antara masyarakat sipil (CSO), Tim Pemantau Kabupaten, dan komunitas Sekolah Perempuan guna mewujudkan daerah yang benar-benar responsif GEDSI.
Tentang Penyelenggara:
Kegiatan ini dilaksanakan oleh KAPAL Perempuan, KPS2K, dan YKPM bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pangkajene Kepulauan dengan dukungan pendanaan program INKLUSI-DFAT.
Narahubung Media:
Iva Hasanah
Direktur KPS2K Jawa Timur
+62 821-1137-4666
