Home » Kelompok Marjinal » Workshop Penyusunan Strategi Advokasi Pemangku Kepentingan Program INKLUSI Kab.Gresik

Workshop Penyusunan Strategi Advokasi Pemangku Kepentingan Program INKLUSI Kab.Gresik

Kegiatan Workshop ini diselenggarakan oleh organisasi perempuan di Jawa Timur yang bernama Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 yang diikuti oleh sekitar 35 peserta yang terdiri 6 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah kunci di Kabupaten Gresik, yaitu Bappeda, Dinas KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan dan 3 institusi mewakili organsiasi perempuan PKK, GOW dan Sekolah Perempuan.

Program INKLUSI ini adalah salah satu program G2G (Government to Government) antara pemerintah Indonesia dan Australia yang telah disyahkan melalui SK Bappenas bulan Maret 2022 lalu. Program ini mencapai tujuan akhir tak seorangpun tertinggal dalam pembangunan dengan memastikan lebih banyak masyarakat dari kelompok marginal mendapatkan manfaat dan akses terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Untuk itu ada setidaknya 7 prioritas dari program INKLUSI ini yang dijadikan titik tumpu pada pelaksanaan program dimasyarakat yaitu prioritas pemenuhan adminduk, pemenuhan jaminan sosial, penghapusan kekerasan seksual dan perkawinan anak, pemulihan ekonomi, akses kerja yang adil dan aman, peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam Presentasinya Iva Hasanah mewakili KPS2K Jawa Timur sebagai sub mitra dari program INKLUSI dan perwakilan KAPAL Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan) Jakarta menyampaikan bahwa ada 3 tujuan penting dari workshop ini antara lain sebagai sosialiasasi program INKLUSI, menyusun strategi advokasi bersama dan memperkuat kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah.

 

Sesi pertama dalam workshop ini adalah menfasilitasi paparan isu utama dari perwakilan 4 OPD yang berkaitan dengan sejauhmana Pembangunan INKLUSI menjadi prioritas pemerintah daerah. Poin-poin penting dari paparan 4 narasumber ini antara lain sebagai berikut:  :

 

  1. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Yang Inklusi disampaikan oleh Naily Itqiana, S.Hum kepala bidang PPSDM Bappeda menyampaikan bahwa program INKLUSI ini sangat berkaitan dengan nawa karsa Bupati Gresik pada bidang sumber daya manusia, terutama pada isu pengentasan kemiskinan ekstrem dalam perencanaan program pengembangan yang inklusif.Penguatan SDM yang unggul, berkemajuan dan berkebudayaan dilandasi akhlakul karimah, melalui 13 prioritas pembangunan, lokus stunting dan kemiskinan ekstrem. Menggunakan data PK21 diolah TNP2K disandingkan dengan DTKS dan Capil. Layanan kesehatan per 1 Oktober sudah 98% untuk UHC masih ada 2% belum memiliki jaminan kesehatan. Gresik mendapatkan kuota yang cukup besar untuk mengisi akses JKN-PBI.
  2. Strategi Pembangunan Pengarusutamaan Gender disampaikan oleh drg. Syaifuddin Gozali sebagai Kadis DKBP3A, pada visi RPJMD ada pada indikator kinerja utama (IKU) ada 8 indikator yang menjadi mandat dinas DKBP3A, masalah desk PUG ini tantangan yang tidak menjadi prioritas, dari masalah ini pengarusutamaan ini adalah crosscutting dan sinergisitas. Dalam pelaksanaan PUG masih dianggap hanya sebagai mandat perlu mengadvokasi Bupati untuk memaparkan program INKLUSI.
  3. Program Bantuan Sosial untuk kelompok marginal dan rentan terutama disabilitas dan lansia, untuk 2,13 % masyarakat Gresik atau 164.000 masyarakat miskin , DTKS Kab Gresik 571.293 Pra-Sejahtera sebagai penerima, PKH INKLUSIF untuk target lansia dan penyandang disabilitas dan harus masuk di DTKS melalui APBD.
  4. Pelayanan Administrasi Kependudukan dinas Kependudukan, berkaitan dengan kelompok rentan masih perlu dimaksimalkan agar akses pelayanan lebih ramah terutama bagi mereka disabilitas dan wilayah terpinggrikan.
  5. Penanggap menyatakan bahwa strategis dan operasional, harus ada pembenahan untuk memasukkan persepsi GEDSI di dokumen operasional.

 

Sesi siang merupakan pembahasan strategi advokasi dan tantangan yang ditemui. Pada sesi ini para peserta difasilitasi untuk menemukan masalah utama dengan metode fishbone untuk mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan metode sistemigram untuk menggali aktor-aktor kunci yang penting untuk melakukan perubahan dan terakhir menggunakan metode tabel identifikasi untuk menyepakati strategi dan tantangan yang ditemukan.

Dari kegiatan ini maka dapat disepakati beberapa kesimpulan dan rekomendasi untuk pelaksanaan program INKLUSI di Kabupaten Gresik, yaitu :

  1. Penting untuk mendorong adanya pendataan yang berperspektif GEDSI
  2. Mendorong masyarakat untuk membantu menyebarkan akses informasi tentang program perlindungan sosial agar sampai kepada kelompok rentan
  3. Mendorong mekanisme penanganan kasus kekerasan berbasis gender
  4. Partisipasi masyarakat kelompok rentan di tingkat desa rendah, sehingga perlu adanya pelibatan kelompok GEDSI dalam musrenbang desa. Memberikan pemahaman dan penekanan pemerintah desa dari tingkat yang lebih tinggi.
  5. Kelompok rentan dalam pemulihan ekonomi membutuhkan perijinan, permodalan dan pemasaran. Kelompok rentan seringkali terjebak dalam pinjaman modal yang tidak aman, karena persyaratan yang formal tidak dapat dipenuhi kelompok rentan.
  6. Pengorganisasian kelompok rentan merupakan stategi kunci dalam model pemberdayaan.

Kontak Person: Iva Hasanah (082111374666)

Baca Juga

Laporan Pemetaan Partisipatif (PRA)Desa Kesamben Kulon. Kec. Wringinanom. Kab. Gresik (Bagian 1)

Bersambung….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.