KPS2K Jawa Timur sebagai Sub Mitra Institut KAPAL Perempuan bekerja untuk perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya di wilayah rentan bencana melalui dukungan Program INKLUSI. Pada tanggal 4 Oktober 2022 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama Program INKLUSI antara Intitut KAPAL Perempuan dan Bupati Lumajang dan Perjanjian Kerjasama Program INKLUSI antara KPS2K Jatim dengan Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang untuk penguatan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memastikan perspektif kesetaraan gender disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam perencanaan, penganggaran dan pemantauan pembangunan bidang sosial budaya, ekonomi dan politik melalui strategi penguatan kepemimpinan perempuan” di Kabupaten Lumajang.
Program sinergitas ini merupakan “Strategi penguatan kepemimpinan perempuan diwujudkan melalui wadah yang namanya Sekolah Perempuan, sehingga pada 27 dan 28 Oktober 2022, kami memebentuk komunitas Sekolah Perempuan di desa rintisan, Desa Supiturang dan Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo. Sekolah perempuan ini merupakan wadah belajar non formal bagi perempuan akar rumput, disabilitas perempuan, serta kelompok retan lainnya untuk mengembangkan kepemimpinan akar rumput melalui metode penguatan kesadaran kritis, solidaritas dan komitmen melakukan perubahan dan tangguh terhadap bencana,” kata Iva Hasanah selaku Direktur KPS2K.
Durasi masa program jangka panjang sampai tahun 2028 dimulai dengan penguatan kapasitas di sekolah perempuan pada tanggal 12, 13 Desember 2022, tepatnya 1 minggu setelah erupsi Gunung Semeru 4 Desember 2022, KPS2K melakukan pendampingan kepada anggota sekolah perempuan 2 desa, sejulah 60 orang untuk mengenalkan pentingnya Pos Pengaduan Sekolah Perempuan tanggap bencana. Pendampingan ini dilakukan di Balai Dusun Kebonan Desa Oro-Oro Ombo dan juga kunjungan ke rumah-rumah anggota Sekolah Perempuan di Desa Supiturang.
Selain itu juga dilakukan asesmen melalui proses pendampingan penggalian usulan anggota sekolah perempuan melalui pohon harapan, mewakili kelompok perempuan, disabilitas dan sosial inklusi menyampaikan ada beberapa usulan spesifik kepada pemerintah daerah maupun pusat yang dibutuhkan perwakilan perempuan akar rumput, disabilitas dan lasia di wilayah bencana, antara lain:
1. Adanya program ekonomi yang sesuai dengan wilayah bencana misalnya kewirausahaan perempuan
2. Adanya jaminan sosial atau perlindungan aset seperti hewan ternak, sawah, ladang di wilayah bencana.
3. Penguatan ekonomi yang tepat bagi lansia misalkan pengadaan pakan ternak yang mudah dan murah
4. Ada pelatihan manajemen keuangan rumah tangga mapupun usaha di wilayah rawan bencana.
5. Jaminan sosial yang transformatif bagi wilayah bencana selain kebutuhan sembako juga dalam bentuk layanan sosial, ekonomi dan politik.
6. Ada tempat pengungsian yang tetap (tidak berpindah-pindah), bersih dan layak ditempati.terutama bagi ibu dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan lengkap.
7. Disabilitas bisa mandiri secara ekonomi, dan mendapat pendampingan khusus saat bencana erupsi.
8. Bantuan peralatan dapur umum sekaligus pelatihan membuat menu masakan yang bergizi sesuai kelompok usia
9. Pendidikan gratis bagi anak kelompok rentan sampai tingkat perguruan tinggi agar menghapus kemiskinan struktural
10. Memperkuat pengetahuan lokal sebagai pengetahuan perempuan diwilayah bencana
11. Memperkuat sinergisitas antar pihak dalam menanggulangi bencana termasuk mendorong regulasi dan alokasi anggaran yang memadai dengan melibatkan kelompok perempuan dan rentan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan
Narahubung: Sinta Ristu H (081554823805)
