Lapangan Kesamben Kulon Wringin Anom, 17 Agustus 2015 ,08.00-10.00
Sekolah perempuan dalam memperingati kemerdekaan RI yang ke-70 menggelar apel akbar dalam rangkaian kegiatan Sepekan Kepemimpinan Perempuan yang dilakukan sejak tanggal 10 Agustus 2015 lalu. Apel akbar ini diikuti oleh 300 perempuan yang mayoritas adalah para perempuan miskin usia dari 17 s/d 60 tahun yang berasal dari desa-desa di Kecamatan Wringin Anom. Tujuan dari apel akbar ini adalah ingin memperkuat rasa nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan yang dirasa semakin lama semakin rapuh di masyarakat. Misi lainnya dari acara ini adalah ingin memperkuat solidaritas perempuan dalam meningkatkan kepemimpinan perempuan yang diaktualisasikan dalam bentuk janji bersama atau ikrar perempuan, ada 10 point dalam ikrar perempuan yang dibacakan oleh ibu Sunarti (45 th) perempuan dari desa Mondoluku Wringinanom dengan lantang membacakan ikrar yang antara lain yang berisi bahwa perempuan Indonesia harus mendukung NKRI, Pancasila sebagai dasar negara, anti korupsi, bebas dari diskriminasi dan kekerasan, bebas dari kemiskinan, mendukung pelestarian sumber-sumber penghidupan dan mendukung kepemimpinan perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis.
Refleksi kemerdekaan yang ke-70 ini terutama terkait dengan kemerdekaan perempuan , mereka masih belum dapat merasakan sepenuhnya arti kemerdekaan itu seperti yang dialami oleh perempuan-perempuan yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, masih adanya diskriminasi gender yang berdampak pada minimnya akses perempuan dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya, domestifikasi atau merumahkan perempuan masih banyak dialami oleh perempuan-perempuan pedesaan sehingga sedikit dari mereka dapat berkiprah diranah publik.
Merespon situasi diatas, Iva Hasanah (Direktur KPS2K) menambahkan bahwa kabupaten Gresik mempunyai peluang yang sangat besar untuk mampu memerdekaan perempuan-perempuan miskin ini, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan. Salah satu alasannya adalah lahirnya Perda Pengarusutamaan Gender no.4 tahun 2012 menjadi pijakan untuk mampu melahirkan program-program pemerintah dan anggaran yang responsif gender seperti program penanggulangan kemiskinan melalui upaya perlindungan sosial, kebijakan perlindungan kesehatan ibu dan anak dan perlindungan terhadap perempuan atas tindak diskriminasi dan kekerasan. Anggaran yang responsif gender akan banyak mendorong livelihood tumbuh dan berkembang asalkan diimbangi dengan pemahaman atas kesadaran masyarakat yang juga memberikan kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk membangun jiwa kepemimpinannya baik di tingkat pribadi maupun di publik.
Keterbukaan dan kecakapan pemerintah daerah dalam hal ini wakil bupati Drs. H. Moh. Qosim, M.Si. sebagai koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah sebuah langkah yang strategis sehingga dapat menggandeng mitra kerjasama diluar pemerintah untuk menjadikan Gresik sebagai pilot project program penganggulan kemiskinan perempuan. Dan komitmen pemerintah daerah yang seperti ini saat ini saat diperlukan agar dapat mendukung percepatan penuntasan kemiskinan terutama Feminisasi Kemiskinan, sehingga kesuksesan ini dapat diadopsi oleh kepala-kepala daerah lainnya tambahnya.(va)
