Home » Anggaran » Sekolah Perempuan terlibat dalam Musrenbang Tingkat Kabupaten Gresik

Sekolah Perempuan terlibat dalam Musrenbang Tingkat Kabupaten Gresik

Keterlibatan perempuan terutama perempuan miskin dalam pertemuan-pertemuan atau forum-forum pengambilan keputusan perencanaan pembangunan baik tingkat desa, kecamatan sampai Kabupaten menjadi agenda penting yang harus terus didesakkan oleh Sekolah Perempuan dari awal Sekolah perempuan berdiri hingga saat ini agar kepentingan dan kebutuhan perempuan miskin dapat terakomodir dalam RAPBDesa dan RAPBD Kabupaten. Tidak ada yang tahu kebutuhan perempuan miskin kecuali perempuan miskin itu sendiri.

Seperti yang telah dialami oleh Ivanie anggota Sekolah Perempuan Dusun Kulon Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom, telah mewakili 955 anggota Sekolah Perempuan pada 3 Maret 2017, hadir dalam Pertemuan Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018, dalam kesempatan tersebut Ivanie mengusulkan agar pendanaan kegiatan Sekolah Perempuan yang selama ini dibiayai oleh Program MAMPU melalui organisasi KPS2K, Pemerintah Kabupaten Gresik ke depannya diharapkan menjamin keberlanjutan pendanaan jika program MAMPU sudah berakhir melalui Kebijakan  yang nyata

Kesempatan berikutnya 4 orang anggota Sekolah Perempuan yang merupakan perwakilan dari masing-masing desa wilayah Program Gender Watch yaitu Tukiyen, Sunarti, Fitri Mayangsari dan Ivanie telah diundang dan hadir pada forum yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Gresik yaitu Musrenbang Kabupaten Gresik di Kantor Bappeda Kabupaten Gresik,  pada 29 Maret 2017, dihadiri 250 peserta,dari berbagai unsure yaitu Bupati, wakil bupati, Bakorwil, DPRD, Bappeda, OPD, SKPD, Kelompok Masyarakat, Organisasi Profesi, CSO, Akademisi dan Pelaku Usaha.

Dalam kesempatan berharga ini Sekolah Perempuan menyampaikan usulan terkait Papsmear dan pemeriksaan IVA gratis bagi perempuan miskin secara kolektif pada Dinas Kesehatan dan RSUD Ibnu Sina, melakukan pendataan partisipatif untuk program Kartu Gresik Sehat (KGS) agar tepat sasaran kepada Dinas Sosial, memfasilitasi program kejarpaket A,B,C secara gratis bagi perempuan miskin pada Dinas Pendidikan, Fasilitasi pembentukan PKBM pada Dinas KBPP dan PA

Bahkan Dinas KBPP dan PA sudah memasukkan anggaran untuk program pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dengan nama kegiatan “fasilitasi sekolah perempuan” sebesar Rp 254.152.000,- pada tahun 2018.

Sekolah Perempuan teruslah berjuang untuk kesejahteraan perempuan kabupaten Gresik.

(rum).

Baca Juga

Penguatan Kapasitas Tim Pemantau Komunitas untuk Pemantauan Kartu Gresik Sehat (KGS)

48 orang Tim Pemantau Komunitas  dari 13 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Gresik telah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.