Rapat Konsultasi Program Gender Watch 2016

Kantor BKBPP, pukul 09.00-13.00
Acara ini merupakan rapat konsultasi yang diselenggarakan oleh KPS2K dengan melibatkan anggota Forum Multipihak Kabupaten yang dipimpin oleh Badan KBPP Sebagai leading sektor program Gender Watch di Gresik. Peserta yang hadir sekitar 20 orang dari unsur SKPD adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kesra, RSUD Ibnu Sina, Dinas Pertanian dan organisasi-organisasi lainnya seperti PKK, GOW dan LSM lokal.
Tujuan rapat konsultasi ini adalah sebagai forum untuk melaporkan hasil kerja program Gender Watch pada tahun 2015 dan sekaligus menyusun rencana kerja program untuk tahun 2016. Dari pemaparan pelaksanaan program selama 1 tahun lalu dapat disimpulkan bahwa mencapai kesuksesan sesuai dengan rencana. Faktor yang mendorong keberhasilan program ini menurut Iva Hasanah adalah kerjasama sama seluruh pihak baik pemerintah daerah dalam hal ini SKPD-SKPD terkait dan organisasi masyarakat sipil seperti PKK, GOW dan LSM. Yang kedua adalah kekuatan program ini yang langsung menyasar kelompok sasaran perempuan miskin sehingga strategi program yang botton up dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin karena sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu contoh keberhasilan program Gender Watch yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin adalah pemeriksaan IVA gratis yang didukung oleh Pemkab dan RSUD Ibnu Sina. Program pemeriksaan IVA ini yang ditanggung pemerintah daerah pembiayaannya bagi pemegang kartu JKN-PBI atau SPM (surat pernyataan miskin) yang selama ini sudah disediakan oleh pemkab sepi peminatnya, saat ini menjadi program yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama perempuan miskin yang sudah meningkat kesadaran dikarenakan perempuan rentan terkena penyakit kanker terutama kanker serviks.
Disisi lain lanjut Iva adalah masih sangat disayangkan adanya keterlibatan SKPD yang minim seperti BPS Gresik, dinas sosial dan Bapemas, kedua institusi ini yang selama ini menjadi anggota forum multipihak kabupaten dalam program Gender Watch belum pernah intens mengikuti kegiatan sehingga dampaknya sangat tertinggal dengan instansi lainnya. Keberadaan BPS dan dinas sosial yang berperan dalam memperkuat adanya Basis Data Terpadu dan PPLS sudah menjadi sorotan baik dari SKPD lainnya maupun dari masyarakat karena permasalahan data terutama data kemiskinan yang kurang valid dan akurat sampai saat ini. Walaupun sudah ada proses pemutakhiran data dan verifikasi dan validasi data namun ditengah masyarakat masih ditemukan salah sasaran program seperti yang terjadi pada pembagian KIS saat ini. Sedangkan Bapemas yang seharusnya berkepentingan dengan pembangunan desa belum menunjukkan progresnya dalam memperbaiki data desa dalam bentuk profil desa sehingga jika desa saja tidak mempunyai data yang terupdate tentunya akan sulit desa tersebut dapat meningkatkan pembangunannya menjadi desa mandiri yang ada dikuatirkan korupsi dana-dana desa sampai di tingkat paling bawah.
Sedangkan terobosan yang sangat bagus dilakukan oleh Badan KBPP yang sudah mempunyai perencanaan akan mendorong program Gender Watch ini melalui replikasi sekolah perempuan di seluruh kecamatan di Gresik. Pernyataan dr. Adi Yumanto disambut tepuk tangan SKPD lain yang ada di forum tersebut dan diyakinkan oleh bu Khomsatun anggota komisi D yang berjanji akan mengawal penganggaran di tingkat legislatif. Dengan semakin memperluas program dengan mensinergiskan sistem pendataan terpadu, dirasa menjadi upaya yang strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Gresik terutama pemiskinan perempuan. Jika pendataannya terpadu dan sistem pemantau yang dibangun dari bawah tentu akan menjamin overlapping penerima program Taskin, karena penerima program dapat tepat sasaran dan dapat dipantau perkembangannya.
Pertemuan ini ditutup dengan bersepakat untuk menjadwalkan audiensi dengan bapak Wakil Bupati Gresik untuk menyampaikan hasil dari rapat konsultasi ini agar mendapatkan dukungan terhadap program-program pengentas pemiskinan perempuan menjadi program yang diprioritaskan dalam masa kepemimpinan ini. (va).