Pengembangan program Gender Watch yang didukung oleh program MAMPU bersama Institut Kapal Perempuan Jakarta dengan mitra-mitra daerahnya yang menyebar di beberapa propinsi, telah dimulai sejak tahun 2013 dan mendapatkan respon yang baik oleh pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten. Dukungan penuh oleh Pemerintah daerah baik dari kabupaten/kota sampai desa/kelurahan ada yang sudah disyahkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama antara para pihak yaitu Pemerintah Kabupaten, Institut Kapal Perempuan dan mitra daerah. Dengan kekuatan MOU ini maka semakin kuat pola kerjasama yang dilakukan sampai pada jajaran tingkat paling bawah yaitu desa/kelurahan.
Ketertarikan pemerintah daerah dalam hal ini dapat dipahami karena selama ini masih rendah intervensi dari pihak ketiga. Dalam kontek ini adalah kontribusi masyarakat sipil di daerah untuk berstrategi langsung pada program-program penanggulangan kemiskinan terutama program perlindungan sosial. Kontribusi yang dimaksud adalah bagaimana mengintervensi model pendataan yang partisipatif sehingga dapat menghasilkan data kualitatif untuk melengkapi kesenjangan data selama ini. Selain itu adalah bagaimana mengawal dan memastikan lahirnya kebijakan yang partisipatif dan tentunya pro perempuan melalui data-data yang diproses oleh penerima manfaat program itu sendiri.
Pengorganisasian melalui sekolah perempuan yang mampu melahirkan kader-kader perempuan yang kritis dianggap sebagai upaya luar biasa oleh pemerintah daerah dalam membangun partisipasi perempuan kelas bawah yang mungkin selama ini tidak pernah terlindas. Pola pendekatan pada kelompok masyarakat miskin melalui pemberdayaan yang selama ini hanya dianggap sesuatu yang sulit, telah disajikan secara nyata dengan model sekolah perempuan yang tersebar di beberapa desa/kelurahan.
Ketidakpekaan pemerintah mengenali subordinasi yang dialami oleh perempuan, akhirnya mampu dipaparkan oleh anggota sekolah perempuan melalui forum-forum publik yang diselenggarakan baik itu melalui musrenbang desa maupun kabupaten. Melalui model penyajian berbasis data ini dan didukung oleh pengorganisasian akar rumput kelompok-kelompok sekolah perempuan menjadi sebuah inovasi daerah untuk mengawinkan program penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan gender di tingkat kabupaten sampai desa.
Salah satu keberhasilan yang signifikan adalah bagaimana para pemimpin-pemimpin akar rumput ini, mampu mengawal dan memastikan kepentingan kelompoknya untuk dapat diakomodir di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 di kabupaten Gresik dengan dialokasikannya anggaran untuk replikasi sekolah perempuan di seluruh desa secara bertahap. Komitmen pemerintah kabupaten tidak hanya pada tataran alokasi anggaran, namun pada kondisi pragmatis perubahan perilaku pelayanan juga turut serta menjadi perubahan baik bagi perempuan miskin misalnya pelayanan Surat Pernyataan Miskin (SPM) dipercepat pengurusannya sehingga memudahkan bagi si sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan reproduksi perempuan juga menjadi agenda rutin bagi perempuan miskin di desa dan dapat diakses dengan mudah dan gratis.
Keberhasilan gerakan Gender Watch melalui advokasi berbasis data ini juga membantu kesulitan desa untuk mendapatkan data-data profil bagi desanya. Melalui Audit Gender Berbasis Komunitas tahap 1 maka dilakukanlah Pemetaan Partisipatif di beberapa desa yang hasilnya telah diadopsi oleh pemerintah desa baik sebagai profil resmi desa maupun dalam RPJMDes. Pemerintah desa juga akan mendorong bahwa sekolah perempuan ini menjadi salah satu strategi untuk mengembangkan partisipasi perempuan dalam memantau program-program penanggulangan kemiskinan terutama program perlindungan sosial. Terutama keberadaan pemimpin-pemimpin akar rumput yang menjadi tim pemantau komunitas sangat berkontribusi bagi desa sebagai modal sosial desa untuk mendapatkan tenaga-tenaga relawan yang membantu proses pendataan. (va).