Acara konsultasi publik ini dibuka oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan Ir. Soerati Mardiningsih M.Si mewakili kepala Badan KBPP yang sekaligus menyampaikan kebanggaan terhadap hasil dari pemetaan yang sudah melibatkan seluruh unsur yang ada di desa dan berharap model ini bisa direplikasi untuk desa-desa lain untuk mendorong agar peningkatan pembangunan di desa. Acara yang diikuti 25 peserta yang terdiri atas 5 peserta laki-laki dan 20 peserta perempuan dari unsur pemerintahan desa, NGO, Pemerintahan Kabupaten, akademisi, Tim Pemantau Kabupaten, dan Tim Pemantau Komunitas Desa, memparkan tentang hasil pendataan partisipatif yang di fasilitasi oleh Fedi Bhakti Patria (Staff Advokasi KPS2K) dan Rumi Handayani (Koordinator Gender Watch dari KPS2K).
Dalam pendataan yang dilakukan selama 6 hari, menghasilkan data-data yang dihasilkan merupakan gambaran awal profil kemiskinan perempuan di desa yaitu meliputi kondisi perempuan baik dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik. Yang cukup mencengangkan adalah masih tingginya penyebaran tingkat penyakit reproduksi perempuan, tingkat putus sekolah tingkat menengah pertama, tingkat KDRT, tingkat perempuan upahnya rendah, tingkat partisipasi politik perempuan, dan data perempuan miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Sebagai ilustrasi dalam satu desa ini telah ditemukan 257 perempuan miskin yang masih belum memiliki kartu jaminan kesehatan dalam pemetaan ini.
Menanggapi hasil penggalian data tersebut, Direktur KPS2K, Iva Hasanah S.T,S.Sos, menyatakan bahwa data kemiskinan ini dirasa cukup valid. Kendati berupa data kualitatif, namun hasil dari pendatan tersebut mampu menunjukkan penyebaran kondisi kemiskinan umum dan kemiskinan perempuan yang merupakan data dasar di tingkat desa. Data ini dapat diperdalam lagi dengan disandingkan data yang dihasilkan oleh dinas sosial hasil verifikasi dan validasi serta data BPS yang terkait dengan pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT). Dalam pembahasannya, Iva juga menyebutkan bahwa seharusnya data-data yang dihasilkan oleh dinas sosial dan BPS angka nya lebih tinggi atau setidaknya mendekati angka yang dihasilkan dari pendataan melalui metode PRA ini, karena pendataan pemutkhiran data menggunakan metode sensus. Selain itu model pendataan PRA yang melibatkan seluruh unsur di masyarakat baik pemdes, Toga/Tomas, Ormas, masyarakat dan perempuan miskin akan lebih mudah diterima hasilnya karena dilakukan secara transparan dan di verifikasi dan validasi melalui uji publik tingkat desa, dengan demikian masyarakat akan merasa memiliki data tersebut dan timbul kesadaran untuk mengatakan apa adanya dan tidak memanipulasi kondisi yang dialami.
Respon dari SKPD terkait dalam acara ini sangat positif dengan ditunjukkan adanya komitmen untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang telah dipaparkan terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, pertanian dan pemberdayaan perempuan. Harapan dari hasil pilot project yang dilakukan ini dapat diadopsi oleh pemerintah kabupaten Gresik sebagai salah satu upaya untuk mencegah konflik horisontal di masyarakat dan membantu pemerintah untuk dapat menyusun RPJMD yang sesuai dengan kondisi kemiskinan masyarakat yang ada di Gresik terutama dalam program penanggulangan feminisasi kemiskinan.
satu Respon
Selamat!! Hasilnya bisa jadi amunisi untuk memperjuangkan perubahan ke arah yang lebih baik buat perempuan melalui kebijakan dan program di desa. Lebih luar biasa lagi, metode ini menjadi cara efektif memastikan perempuan berpartisipasi dalam memetakan masalah dan berkonbtribusi langsung dalam perencanaan pembangunan. Oya, ini di Desa mana ya? (Desa kesamben Kulon seperti di spanduk?).