Warung Legend, 17 Maret 2015
Kegiatan “Diskusi Terfokus Tentang Pemutakhiran Data untuk Program Perlindungan Sosial” yang di selenggarakan oleh KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan), dimulai pada pukul 09.30 wib, dengan diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, Akademisi, NGO, dan pihak-pihak lain yang memiliki komitmen untuk mendorong adanya proses partisipasi dalam pendataan yang lebih baik. Kegiatan ini bagian dari gerakan pemantauan bersama (Gender Watch) terhadap program perlindungan sosial di Kab. Gresik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dan masyarakat sipil terkait dengan membangun data alternatif yang partisipatif.
Dalam acara ini disampaikan presentasi Telaah RPJMN 2015 dalam program Pengarusutamaan Gender dan Program Perlindungan Sosial oleh Iva Hasanah S.T, S.Sos (Direktur KPS2K) terkait implementasi program perlindungan sosial di era pemerintah Jokowi-JK. Dalam presentasi ini disimpulkan bahwa RPJMN 2014-2019 belum mencerminkan keberpihakan pada perempuan seperti yang tercantum dalam Nawa Cita, hal ini dapat berdampak pada akses perempuan dalam pembangunan semakin jauh karena tidak didukung oleh anggaran yang responsif gender. Terkait dengan program perlindungan sosial yang harus mendapatkan perhatian penting adalah bagaimana masyarakat terutama penerima manfaat program perlindungan sosial dapat terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses pemutakhiran data atau verifikasi data yang saat ini sedang dilakukan oleh dinas sosial kab. Gresik.
Hal ini juga ditambahkan oleh Bu Khomsatun selaku anggota Komisi D DPRD Kab. Gresik yang mengatakan penting menyusun data aternatif sehingga data lebih akurat dan tepat sasaran dan harus ada sinergisitas antara multipihak tidak hanya pemerintah tapi juga keterlibatan NGO dan masyarakat. Sedangkan Bu Dyah R.A dari Dinas Kesehatan Kab. Gresik menambahkan tentang peran dinas sosial yang lebih proaktif dalam mengkoordinir pemutakhiran data agar terjalin komunikasi yang inten dengan SKPD yang terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan bagi masyarakat miskin.
Dari pertemuan ini semua pihak sepakat untuk melakukan upaya pengawalan dan pemantauan terutama pendataan agar tepat sasaran, salah satu yang perlu dilakukan adalah menyusun data alternatif melalui proses partisipasi dengan melibatkan semua pihak baik di level desa sampai tingkat kabupaten. Data alternatif ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai data penyanding yang berbasis 14 kriteria. Dengan data alternatif ini juga diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan dapat meminimalisasi konflik horisontal yang selama ini sering terjadi akibat dampak dari pendataan yang sangat tidak partisipatif dan sentralistik.
