Pada 15 Januari 2015, KPS2K menyelenggarakan Kampanye Publik Gerakan Gender Watch (Gender Watch Movement). Kampanye ini dihadiri oleh 612 peserta anggota sekolah perempuan dari 4 desa (Sooko, Sumber Gede, Mondoluku dan Kesamben Kulon). Acara ini diselenggarakan di Balai Dusun Sooko, Desa Sooko, Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik.
Dalam acara kampanye publik tersebut, kehadiran Wakil Bupati Gresik (Mohammad Qosim) membuat acara semakin semarak. Ditambah lagi penampilan ibu-ibu perempuan yang tergabung dalam sekolah perempuan dengan beragam kreasinya yang menarik membuat suasana acara semakin meriah. Tidak hanya itu, wujud ekspresi dan kreasi seni yang ditampilkan, merupakan simbol atas liberation of woman (pembebasan perempuan) dari domestifikasi dan kebudayaan patriarki.
Acara kampanye publik juga diikuti oleh pengesahan forum multi pihak desa Sooko dan Sumber Gede. Pengesahan ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan bersama antara Wakil Bupati dan jajarannya, Camat Wringin Anom, Kepala desa Sooko dan Sumber Gede beserta jajarannya, Tokoh Masyarakat, dan pihak-pihak yang tergabung dalam forum multi pihak.
Acara kampanye publik ini semakin meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat baik dari level Kabupaten maupun desa terhadap elaborasi program gender watch oleh KPS2K. Melalui direktur KPS2K (IvaHasanah) yang dalam program gender watch sebagai Stering committee, ditegaskan bahwa perempuan-perempuan miskin dapat berdaya jika diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Gerakan gender watch ini merupakan kendaraan yang dapat digunakan untuk memberdayakan perempuan-perempuan miskin dalam upaya penyadaran akan hak-hak yang selama ini terbelenggu dan dapat keluar dari kemiskinannya.
Dalam program gender watch, perempuan-perempuan miskin difasilitasi untuk berdaya. Pemberdayaan ini kemudian dimanifestasikan melalui pembentukan tim pemantau komunitas yang akan melakukan pengawasan terhadap program-program perlindungan sosial agar tepat sasaran. Dimana, seperti yang sering diketahui bahwa banyak program perlindungan sosial yang tidak tepat sasaran. Lebih lanjut, kita juga perlu mengetahui bahwa implikasi dari tidak tepat sasarannya pelbagai perlindungan sosial, akan mengakibatkan kemiskinan sistemik bagi kaum perempuan baik dari segi psikis dan fisik.
Dalam acara kampanye publik itu, para pihak yang tergabung dalam forum multi pihak juga menegaskan untuk mendukung keberadaan tim pemantau yang siap membantu pemerintah dalam mengimplementasikan program-program perlindungan sosial supaya tepat sasaran. Hal ini dilakukan melalui penyediaan data kemiskinan alternatif yang dilakukan oleh tim pemantau komunitas. Data kemiskinan alternatif adalah data yang diinventarisir oleh basis, untuk kemudian dijadikan sebagai alat komparasi atas data pusat yang – selama ini – seringkali tidak tepat sasaran dan banyak merugikan rakyat miskin, terutama kaum perempuan.
Forum multipihak dalam program gender watch terdiri dari forum multi pihak desa dan forum multi pihak kabupaten. Forum multi pihak desa terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, kader desa, dan orang-orang yang biasa eksis di forum publik desa. Sementara forum multi pihak kabupaten terdiri dari aparatur pemerintah kabupaten, akademisi, media massa, dan ormas/LSM yang berada di kabupaten Gresik.
Keberadaan forum multi pihak sangat penting dalam mendukung kerja-kerja tim pemantau komunitas dan tim pemantau kabupaten, dalam rangka melakukan pemantauan bersama dengan berbasis gender, terhadap program-program perlindungan sosial agar tepat sasaran dan dapat mengeluarkan masyarakat miskin dari kemiskinannya. Oleh karenanya, tim pemantau perlu didukung oleh forum multi pihak sebagai legitimiasi yang akan meningkatkan efektifitas kerja-kerjanya.(fm)
