Pada tanggal 23 Maret 2015, KPS2K yang tergabung dalam “Solidaritas Aksi Mogok Makan Mendukung Advokasi UU PRT” yang terdiri dari 28 peserta perwakilan dari unsur NGO, Akademisi, masyarakat, hingga SKPD, melakukan aksi terkait advokasi terhadap RUU PRT yang menghilang dari prolegnas. Aksi yang dimulai dengan melakukan march dari pendopo alun-alun Kabupaten Gresik menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gresik, berlangsung secara damai dan tertib.
Aksi mogok makan yang dilakukan merupakan bentuk empati atas kondisi PRT baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang tak kunjung mendapatkan perlindungan hukum yang serius dari pemerintah. Kondisi yang demikian, juga berdampak pada posisi pekerja rumah tangga yang secara mayotitas adalah kaum perempuan. Dimana, sejauh yang dapat diketahui selama ini, terdapat posisi diskriminatif terhadap kaum perempuan khususnya, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, tidak adanya hak hari libur, hingga pengupahan yang tidak layak.
Aksi Solidaritas yang mengetengahkan pengesahan UU PRT ini, menyuarakan 7 tuntutan yang diantaranya adalah : pengakuan PRT sebagai ‘Pekerja Rumah Tangga’ bukan lagi ‘Pembantu Rumah Tangga’; Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang PRT; Menuntut Pemerintah dan DPR untuk membahas dan mengesahkan RUU PRT; Perumusan aturan dalam RUU PRT yang membahas tentang hak perlindungan sosial, hak libur, hak atas upah layak; dan mengembangkan sistem perlindungan/pengawasan berbasis komunitas; Membahas dan mengesahkan revisi UU PPTKLN, melalui proses yang partisipatoris; dan menghimbau agar Pemerintah Daerah dan DPRD pada khususnya mampu menginisiasi kegiatan perlindungan PRT dari tindak kekerasan dan eksploitasi.
Kegiatan aksi ini kemudian juga mendapat tanggapan dari Ibu Nur Saidah (Wakil Ketua DPRD Gresik dari fraksi Gerindra) yang menyatakan bahwa akan meneruskan tuntutan aksi ini ke tingkatan provinsi dan nasional. Pada akhir acara, aksi ini diakhiri dengan kembali melakukan march menuju ke tempat pemberangkatan awal aksi, yaitu pendopo alun-alun Gresik. (Fd.)
