Kondisi krisi ekonomi yang melanda Indonesia secara nasional berdampak sistemik sampai pada tingkat daerah. Dampak langsung yang dihadapi masyarakat akibat kondisi ini adalah melambungnya harga-harga barang kebutuhan sehari-hari. Bagi keluarga miskin krisis ini akan mendorong ke arah keterpurukan dan turun menjadi keluarga yang sangat miskin. Krisis ekonomi yang diiringi dengan situasi krisis air, gagal panen dan angin kencang yang dialami beberapa wilayah di Gresik semakin membuat masyarakat harus berusaha keras untuk memutar otak dan bertahan untuk dapat hidup.
Keterpurukan masyarakat akibat gejolak ekonomi yang hampir dapat dipastikan terjadi dalam kurun waktu tertentu karena situasi ekonomi global juga berdampak semakin terhempasnya perempuan dalam posisi yang paling rentan, setidaknya dari data Pemetaan Partisipatif Gender Watch ada 355.000 perempuan di Gresik yang saat ini mendapat upah rendah. Jumlah ini merupakan 50 persen dari total penduduk perempuan di Gresik (data susenas 2012). Rata-rata mereka adalah perempuan yang masuk pada sektor informal seperti buruh tani, pekerja rumahan (menganyam,memilin rotan), menjemur ikan dan banyak pekerjaan yang tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Penyebab lainnya mereka mengapa memperoleh upah rendah dan hanya bekerja di sektor informal adalah tingkat pendidikan yang rendah hanya lulus SD/SMP, pernikahan usia dini, buta huruf, pekerja anak dan tidak mempunyai dokumen pelengkap misalnya akte kelahiran.
Kondisi ini menjadi pokok bahasan dalam pertemuan antar multi pihak yaitu NGO, Sekolah Perempuan dan Akademisi yang bertujuan untuk memetakan potensi-potensi kemampuan hidup perempuan agar dapat menghasilkan program yang inovatif untuk mengangkat perempuan miskin dari kondisi keterpurukan ekonomi.
Menurut Iva Hasanah, ST, S.sos dalam presentasinya terkait situasi ekonomi perempuan di Gresik yaitu mengatakan penyelesaian permasalah kemiskinan yang dialami oleh perempuan atau yang biasa disebut masalah kemiskinan berwajah perempuan (feminisasi kemiskinan) ini tidak dapat hanya bersifat pendekatan politis dan pragmatis karena yang dihadapi oleh perempuan adalah lebih komplek daripada laki-laki, perempuan masih harus berupaya menyakinkan dirinya untuk dapat keluar dari budaya yang merumahkan perempuan (domestifikasi perempuan) baru dapat berpartisipasi sejajar dengan yang lain. Pendekatan yang pragmatis tanpa unsur pemberdayaan terhadap budaya yang adil gender akan membuat perempuan tetap dalam kondisi yang tidak berdaya dan semakin bodoh karena tidak punya kreatifitas hanya menunggu bantuan.
Untuk itu menurut salah satu peserta pertemuan dari anggota sekolah perempuan Sooko Yuliati, sebaiknya pemerintah memperkuat pertanian sebagai program pemberdayaan ekonomi yang bentuknya tidak hanya bantuan sesaat tapi perempuan diberikan pendampingan dan dipantau sampai dipastikan berhasil. Dan program pemberdayaan ekonomi harus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dari perempuan itu sendiri, seperti tidak suka menjahit diberikan mesin jahit akhirnya ada yang dijual akibatnya juga tidak merubah kondisi yang ada.
Kondisi ini merupakan tantangan bagi para pemimpin daerah yang terpilih nantinya, bahwa pendekatan terhadap program pengentasan kemiskinan harus ada unsur pemberdayaan dan inovatif sehingga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan penerima manfaat bukan hanya bantuan sesaat seperti selama ini terjadi hanya diberikan modal usaha tapi tidak ada pendampingan bagaimana mengelolanya apalagi melakukan monitoring terhadap keberlanjutan program tersebut.(va)
