Konsolidasi dan Pengesahan Anggota Komite Pemantau Daerah (periode thn 2015)

The Legend Resto Gresik, Kamis 06 Agustus 2015
Kegiatan konsolidasi yang diadakan di The Legend Resto pada hari Kamis 6 Agustus 2015 dihadiri oleh 50 undangan dari unsur SKPD, Akademisi, LSM, Ormas dan masyarakat, memiliki tujuan semakin meningkatkan komitmen dan solidaritas komite pemantau, baik di tingkatan kabupaten maupun komunitas dalam mengentaskan kemiskinan, terutama bagi kaum perempuan desa. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengesahkan anggota Komite Pemantau baru di tahun 2015, yang berjumlah 6 Tim Pemantau Kabupaten dari unsur LSM dan Ormas serta 13 perempuan Tim Pemantau Komunitas berasal dari 2 desa. Dalam kesempatan ini Wakil Bupati Kabupaten Gresik, Drs. H. Moh. Qosim, M.Si. menyampaikan keberhasilan kabupaten Gresik dalam pembangunan terutama terkait dengan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu yang diupayakan oleh kepala daerah adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam hal ini Lembaga KPS2K dalam program Gender Wacth yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan perempuan. Bentuk nyata dari kesuksesan ini adalah tingginya partisipasi perempuan di tingkat publik dari tingkat desa sampai kabupaten. Sehingga perempuan dengan berkesadaran tinggi akan mendorong percepatan pembangunan daerah tidak sebaliknya akan membebani daerah. Atas keberhasilan ini secara tidak langsung meningkatkan PAD di kab Gresik karena dengan perempuan yang cerdas maka akan mendorong perekonomian serta meningkatkan SDM di Gresik tambahnya.
Kegiatan ini bagian dari Program Gender Watch yang diinisiasi oleh KPS2K, Institut Kapal Perempuan Jakarta dan pemerintah Australia/AUSAID sejak MOU dengan Bupati Gresik tahun lalu. Sedangkan Iva Hasanah (Direktur KPS2K) menyampaikan tentang pentingnya keterbukaan kepala-kepala daerah untuk dapat melirik program-program inovatif yang dapat diimplementasikan ke daerahnya masing-masing, dalam monev yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh external auditor, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan dan kecakapan pemerintah daerah dalam hal ini wakil bupati sebagai koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah sebuah langkah yang strategis sehingga dapat menggandeng mitra kerjasama luar negeri untuk menjadikan Gresik sebagai pilot project program penganggulan kemiskinan perempuan. Dan komitmen pemerintah daerah yang seperti ini saat ini saat diperlukan agar dapat mendukung percepatan penuntasan kemiskinan terutama Feminisasi Kemiskinan, sehingga kesuksesan ini dapat diadopsi oleh kepala-kepala daerah lainnya tambahnya.
Kegiatan konsolidasi ini juga digunakan sebagai forum terbuka untuk mensosialisasikan pentingnya melibatkan para perempuan dalam aspek publik, terutama untuk menghadapi pilkada nanti diharapkan gerakan Gender Watch ini dapat memperkuat kesadaran masyarakat untuk tidak terbawa pada politik transaksi atau politik uang namun benar-benar dapat menjadi anggota masyarakat yang mampu memilih pemimpin yang mempunya visi dan misi yang jelas untuk kepentingan perempuan dan pengentasan kemiskinan melalui penyelenggaraan program perlindungan sosial.(va)