Kegiatan ini merupakan salah satu strategi untuk mendorong adanya partisipasi perempuan dan kelompok rentan untuk dapat menyampaikan usulan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang lebih tepatnya pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.
Tujuan Musyawarah Perempuan Daerah.
Merumuskan usulan-usulan dari hasil pembahasan permasalahan melalui musyawarah di bidang-bidang yang terbagi sebagai berikut:
1) Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan.,
2) Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19., 3) Penghapusan Kekerasan Seksual dan KDRT,
4) Jaminan Sosial,
5) Perkawinan Anak,
6) Kelompok perempuan muda,
7) Kelompok Perempuan Kepulauan.
Dan yang paling penting adalah pemimpin perempuan dari akar rumpur mampu mendorong penghapusan tindak kekerasan seksual. Kegiatan ini dilakukan melalui luring dan daring dengan melibatkan perwakilan dari pemimpin perempuan Kepulauan Bawean.
Permasalahan yang teridentifikasi di Wilayah Erupsi Gunung Berapi:
- Data yang tidak terpilah GEDSI
- Kapasitas para pihak terkait
- Implementasi kebijakan yang tidak maksimal
- Minimnya literasi digital terkait kebencanaan
- Minimnya partisipasi perempuan dan kelompok rentan
- Minimnya perlindungan sosial
- Pengarusutamaan GEDSI belum maksimal
- Minimnya perlidungan dan pelayanan kasus kekerasan seksual
Rekomendasi
- Perlunya ketersediaan data terpilah GEDSI
- Perlu tersedia KIE untuk edukasi kebencanaan yang aksesible untuk semua, terutama bagi penyandang disabilitas.
- Perlunya peningkatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah
- Perlu ada pos pengaduan berbasis masyarakat untuk perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya yang mudah diakses di lokasi bencana dengan konsep penanganan yang komprehensif melalui Pos Pengaduan Sekolah Perempuan. (Sint).
